Dana Desa, Korupsi Dana Desa, SIM desa dan Komitmen Aparatur

Keramba Salah Satu Potensi Pemberdayaan Desa

Oleh Aa Subandoyo (www.klikdesa.com)

Dana Desa tahap dua Tahun 2017 sebentar lagi cair, jumlahnya cukup besar ya berkisar 280 jutaan per desa, mungkin di beberapa kabupaten malah sudah cair, siap digunakan untuk berbagai keperluan pembangunan desa sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Aturan yang menjadi rujukan secara nasional.   Setiap bertemu dengan aturan saya selalu bertanya dalam hati, apakah aturan menjamin bahwa tujuan-tujuan akan mudah dicapai? apakah aturan yang dibuat sedemikian detail diperlukan dalam kehidupan, atau ada yang lebih penting lagi. kalau aturan tidak penting, masa kita mau kampanye “mari langgar aturan, karena aturan itu sekedar formalitas,prosedural gak jelas, dan tidak mampu mengatur apapun dalam realitasnya!”

Asyik Dana Desa Tahap 2 Cair

Oh ya kembali ke Dana Desa, dana yang sangat menarik untuk dibincangkan, lebih seksi kalau kita sekaligus bisnis aspal, bisnis bahan bangunan, bisnis aplikasi, atau sekedar bisnis meubelair yang dibeli oleh desa, menggunakan dana desa. Karena di desa banyak uang sekarang maka para “semut” juga banyak yang datang meminta bagian dari “gula-gula” dana desa. Baik sebagai pengusaha, baik sebagai pengawas, baik sebagai LSM, atau sebagai mitra lokal, bahkan juga wartawan, dan sanak saudara, tim sukses kades semuanya menjadi bagian yang diam-diam berharap dapat pengadaan dari proyek desa.  ya sebentar lagi dana desa tahap 2 yang 40% cair, dan itu artinya kehidupan di kantor desa kembali “menggeliat”.

Klikdesa.com sedang sosialsiasi di Desa

Klikdesa.com sedang sosialsiasi di Desa

Proyek Besar Tenaga pengawasan Kurang

Sedang hangat dibincangkan tentang pengawasan dana desa yang katanya potensial menimbulkan korupsi di tingkat desa.  Potensi korupsi yang agak susah menanggulanginya.  Banyangkan saja dalam satu Kabupaten Garut saja misalnya ada 426 Desa, bagaimana cara mengawasi desa sebanyak itu, kalau satu desa ada 15 kegiatan maka ada lebih dari 6000 kegiatan dalam satu kabupaten, siapakah yang akan mengawasi korupsi dana desa.  Tentu dengan volume sebanyak itu tidak ada yang mampu menganggulangi potensi dana desa, kalaupun yang ada yang bilang bisa, tentu hanya basa basi saja.  karena pekerjaan pengawasan itu banyak ada pengawasan SD yang jumlahnya juga ribuan, pengawasan desa, pengawasan dana APBD, dan banyak sekali proyek yang perlu pengawasan.

Tanpa Teknologi Informasi Pengawasan adalah Bohong!

Sebenarnya kita bisa minta tolong pada teknologi, teknologi bisa kita gunakan sebagai pengawas berbagai program pemerintah, dimana usernya bisa para pelaku dan juga masyarakat sekitar.  Teknologi informasi yang saya maksudkan adalah sebagai berikut:

a. SIM Pengelolaan Keuangan Desa

ya memang sekarang sudah ada Siskeudes yang dikeluarkan oleh BPKP dan bahkan direkomendasikan oleh KPK untuk dipakai, cuma kalau kita lihat apakah berhasil dipakai, apakah sudah online, berapa persen desa yang memakai?. maka jawabannya masih bikin miris dimana mayoritas desa tidak memakainya.  Di sisi lain yang sudah memakai juga banyak yang belum online, ketika belum online maka sangat kesulitan untuk melakukan pemantauan secara cepat.  Yang dibutuhkan itu bukan sekedar siskeudes yang sangat standar, tetapi sistem yang sudah otomatis mengkonsolidasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.  Juga dilengkapi dengan dashboard sistem untuk pengawasan dan pengendalian.

b. SIM Pelaporan dan pengaduan

Pemda wajib mengadakan sim pelaporan dan pengaduan dana desa yang perlu direspon secara cepat.  Bagaimana mungkin mencegah korupsi tetapi masyarakat tidak dilibatkan secara optimal, kalau perlu para pelapor tindak pidana korupsi dana desa diberi hadiah besar sesuai dengan aset negara yang bisa diselamatkannya.  Jika pelaporan dan pengaduan difasilitasi maka pelaporan kecurangan dan korupsi akan dibuat sangat mudah. data pelaporan dapat digunakan untuk bahan evaluasi dengan camat dengan dinas PMD dan dengan Bawasda, sangat simpel untuk berubah, tapi mengapa susah ya???

c. SIM Proyek berbasis GIS

Sim ini sebenarnya hanya pelengkap, untuk mengetahui data lokasi proyek, kemajuan proyek (0%, 50%, 100%) dapat diinput oleh setiap desa.  Untuk SIM ini pemkab sebenarnya bisa menggunakan salah satu fitur di www.klikdesa.com saja sudah kami sediakan.  Desa tinggal log in, dan dengan demiikian tinggal input data proyek, input lokasi, dan input kemajuan berikut fotonya.  sangat simple dan mudah juga.

Baik Itu bukan Melulu Aturan Tapi Komitmen

Kita berharap Kabupaten dan stakeholders di daerah mempunyai kemampuan dalam penguasaan aturan dan terutama juga berkomitmen tinggi untuk membangun desa. Komitmen untuk penerapan ICT, komitmen untuk bekerja lebih cerdas, komitmen untuk belajar tidak gaptek.

Please follow and like us:
0

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *